Kritik Keras dari Fraksi PKB Terhadap Kebijakan Menteri Keuangan

Loading Membaca isi berita..

Anggota Komisi XII DPR Fraksi PKB, Syafruddin, melontarkan kritik yang tajam terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Kritik tersebut disampaikan dengan lugas dalam sebuah rapat yang diadakan dengan Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur, yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025.

Kebijakan yang Dipertanyakan

Salah satu isu utama yang disoroti oleh Syafruddin adalah pemangkasan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang dialami oleh Kalimantan Timur, yang mencapai angka 73%. Pemotongan ini dianggap sebagai kebijakan yang sangat merugikan, tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dalam pernyataannya, Syafruddin menegaskan bahwa keputusan ini menunjukkan ketidakadilan yang mencolok. “Gak Adil!” teriaknya saat menyuarakan pendapatnya di hadapan peserta rapat. Ia menambahkan bahwa pemangkasan TKD tersebut akan berdampak langsung pada semangat dan kinerja para pegawai di tingkat daerah. Menurut Syafruddin, pemangkasan ini bukan hanya berdampak pada kesejahteraan ASN, tetapi juga akan mempengaruhi layanan publik yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Dampak Kebijakan

Beberapa ahli juga telah menggarisbawahi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pemangkasan anggaran ini. Era pembangunan yang sedang dijalani oleh Kalimantan Timur bisa terganggu jika para pegawai kehilangan motivasi karena insentif yang menurun. Ini menjadi penting karena daerah tersebut membutuhkan dukungan dalam mengelola sumber daya dan infrastruktur yang ada agar tetap berkembang. Kritik ini tidak hanya datang dari Syafruddin, tetapi juga merupakan suara kolektif dari anggota DPR lainnya yang mewakili daerah-daerah di Kalimantan Timur. Mereka melihat adanya ketidaksinkronan antara kebijakan pusat yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan kondisi nyata yang ada di lapangan.

Alternatif Solusi

Syafruddin juga menawarkan beberapa alternatif untuk mengatasi masalah ini. Ia menyarankan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran yang diterapkan agar tidak mengorbankan daerah. Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk lebih mendengarkan aspirasi dari daerah dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan.

Penutup

Dalam konteks ini, akar permasalahan seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi pengurangan anggaran, tetapi juga dari komitmen pemerintah untuk mendukung daerah-daerah yang tengah berjuang. Dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan wakil rakyat, diharapkan kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi semua pihak. Kritik keras yang disampaikan oleh Syafruddin ini menjadi perhatian penting dan diharapkan bisa menggerakkan perubahan positif dalam kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan. Sehingga, di masa mendatang, kesejahteraan masyarakat dan ASN di daerah, termasuk Kalimantan Timur, tetap terjaga dan meningkatBerita ini di kutip dari Sumber: https://enamplus.liputan6.com/news/read/6229030/pkb-di-dpr-keras-kritik-purbaya-imbas-potong-tkd-kaltim-73-sampai-teriak-gak-adil

Jangan lupa nonton live streaming sepakbola terupdate di www.lvoplayer.com

Berbagi :